PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Kategori Berita

Nilam,Drs.S.H - Kamis,01 Maret 2018


Kebijakan desentralisasi ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah melalui UU no.32/1999, masyarakat akademisi banyak mencari referensi tentang otonomi daerah. Untuk menggali pemahaman kewenangan pemerintah apa saja yang akan dilimpahkan dari pusat ke daerah (desa, kabupaten/kota, atau propinsi?). Bagaimana institusi formal harus menjalankan fungsi dan tugasnya? Dengan taktik dan strategi yang mana untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasinya. Digambarkan dalam buku Reventing Gouvernment yang ditulis T.Osborn yang intinya bahwa, otonomi daerah akan berhasil mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa jika partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu tinggi. Dengan partisipasi yang demikian maka peran pemerintah yang lebih menonjol pada antara lain fungsi : ijin/lisensi, administrasi, budgeting. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan adalah 'kewenangan pendidikan' dari pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota. Keleluasaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan sangat luar biasa, ini terlihat pada kemunculan sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah kejuruan swasta, yang secara kuantitatif berlipat-lipat dari jumlah smk negeri. Kondisi seperti ini sering membuat birokrat di daerah ingin mempertahankan 'status quo' seperti sebelum otonomi, sehingga memperlakukan lebih kepada sekolah negeri daripada sekolah swasta. Ketika partisipasi masyarakat demikian tinggi, maka pertumbuhan institusi smk nyaris tak terkendali, karena kebijakan pemerintahan daerah lebih ditentukan oleh para wakil rakyat, lebih-lebih pada kondisi 'parliement heavy'. Maka pada titik waktu tertentu nanti secara alamiah akan terjadi institusi smk akan mengalami penurunan jumlah (decline) terutama institusi-institusi smk yang tidak mampu memberi pelayanan bermutu, sedangkan yang tersisa institusi-institusi yang mampu memberi pelayanan yang baik/bermutu sehingga terjadilah keseimbangan antara 'stock and demand', sejak saat seperti terakhir institusi pendidikan yang bertahan adalah institusi negeri atau swasta yang bermutu.

Berita Terbaru

Arsip Berita

Video Terbaru

Arsip Artikel